1. Jaringan
Kerjasama Perpustakaan di Indonesia.
·
Jaringan
Kerjasama Perpustakaan adalah interaksi antara 2 perpustakaan atau lebih yang
saling bertukar informasi demi mencapai tujuan bersama.
·
Latar
belakang terbentuknya jaringan kerjasama perpustakaan adalah karena
berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, penerbitan, kebutuhan pemakai, dan
akses informasi.
·
Keuntungan
jaringan kerjasama:
a.
bagi
pemakai adalah memaksimalkan pemanfaatan koleksi, temu kembali, keterampilan
dan menambah wawasan yang lebih luas.
b.
bagi
perpustakaan adalah menambah koleksi bahan pustaka, memuaskan pemustaka, dan
dapat mengembangkan perpustakaan seiring kemajuan tekonologi.
c.
bagi
pustakawan adalah dapat bertukar informasi, menambah ilmu dan pengalaman.
·
Model
kerjasama perpustakaan di Indonesia :
a.
kerjasama
teknis perpustakaan
b.
kerjasama
pengembangan perpustakaan
c.
kerjasama
manajemen perpustakaan
d.
kerjasama
promosi perpustakaan
·
Azaz
kerjasama : saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
·
Jaringan
kerjasama perpustakaan di Indonesia
Titik
tolak perkembangan jaringan informasi di Indonesia terjadi pada tahun 1971
dengan diselenggarakannya sebuah workshop di Bandung. Workshop berjudul system
jaringan dokumentasi dan informasi ilmiah untuk Indonesia. Workshop memutuskan
perlu adanya sistem jaringan informasi dan dokumentasi ilmiah yang terdiri atas
4 pusat sebagai berikut :
1.
untuk ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi
2.
bidang-bidang biologi dan pertanian
3.
bidang kesehatan dan kedokteran
4.
bidang ilmu sosial budaya.
Namun pada saat ini, tidak hanya 4 jaringan
informasi tersebut yang ada di Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi di
dunia, jaringan informasi di Indonesia pun ikut berkembang. Berikut beberapa
jaringan informasi di Indonesia :
1.
Jaringan informasi bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi
Pusat dokumentasi
Informasi Ilmiah LIPI berkedudukan di Jakarta dan merupakan induk koordinator
jaringan. Dapat dikatakan sebagai jaringan informasi yang pertama dibentuk di
Indonesia, bekerjasama dengan unit penunjang.
2.
Sistem jaringan informasi bidang
biologi dan pertanian
Koordinasi jaringan
adalah Perpustakaan Pusat Pertanian dan Komunikasi Penelitian, berkedudukan di
Bogor, nama koordinator tersebut sering disingkat PUSTAKA sedangkan nama
lamanya ialah Bibliotheca Bogoriensis. Pusat perpustakaan Biologi dan
Pertanian, disingkat PUSTAKA bertindak selaku koordinator.
3.
Jaringan informasi dan dokumentasi
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan kedokteran
Perpustakaan bagian
dokumentasi dan pengolahan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
atau Departemen Kesehatan berwenang sebagai koordinator. Badan tersebut
bertugas :
4.
Jaringan informasi bidang keluarga
berencana dan kependudukan
Perpustakaan Badan Koordinasi Keluarga Berencana
(BKKBN) perpustakaan berwenang sebagai koordinator. Mulai dibentuk tahun 1974
mempunyai perpustakaan penunjang yang terbesar umumnya di Jakarta, sedangkan
perpustakaan Keluarga Berencana yang berada di Propinsi, kabupaten maupun
kotamadya lebih banyak berupa perpustakaan kerja dengan koleksi disediakan oleh
BKKBN. Jaringan ini terutama kuat dalam masalah distribusi cetak BKKBN.
5.
Sistem jaringan dokumentasi dan
informasi bidang hokum dan perundang-undangan
Pusat dokumentasi
hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, berwenang sebagai koordinator. Pusat
jaringan ialah Pusat Dokumentasi Hukum (PDH) BPHN.
6.
Jaringan informasi bidang masalah
bangunan dan perumahan
Direktorat Tata Kota
dan Tata Daerah, Direktorat Jenderal Cipta Karya Jakarta, berwenang sebagai koordinator.
Di samping jaringan ini terdapat pula pusat informasi perumahan yang dikelola
oleh Real Estate of Indonesia (REI).
7.
Jaringan informasi bidang teknologi
tepat guna
Jasa informasi ilmiah
PDH-LIPI (dahulu bernama Perpustakaan Sentral LIPI) bandung berwenang sebagai
koordinator. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang memenuhi kebutuhan
masyarakat setempat, khususnya yang digunakan untuk membangun pedesaan dan
masyarakat berpenghasilan rendah.
8.
Sistem jaringan dokumentasi dan
informasi bidang HANKAM
Pusat sejarah ABRI
Jakarta, berwenang sebagai koordinator. Pada setiap Angkatan dan Kepolisian
terdapat perpustakaan dengan pembinaan dilakukan oleh pusat perpustakaan dan
dokumentasi departemen Hankam.
9.
Jaringan informasi bidang pemukiman
manusia
Direktorat
penyelidikan masalah bangunan bandung sebagai koordinator terutama bergerak
dalam bidang informasi perumahan.
10. Jaringan informasi bidang masalah lingkungan
Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup berwenang sebagai koordinator. Baru dibentuk pada bulan mei
1980. Kantor Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup merupakan
National focal point (sama dengan pusat federal) dengan PDIN sebagai pelaksana
teknis/opersionil. Focal point tersebut ada hubungannyan dengan INFOTERA suatu
jaringan informasi internasional bidang lingkungan. Focal point Indonesia telah
melayani permintaan untuk menelusur sumber-sumber informasi yang relevan dalam
bidang lingkungan hidup.
11. Jaringan dokumentasi dan informasi bidang ilmu-ilmu sosial dan
kemanusiaan
Koordinator mula-mula
dipegang oleh PIDI-LIPI kini dipegang perpustakaan Nasional RI.
12. Jaringan informasi pengkajian islam
Koordinator Pusat
Dokumentasi dan informasi pengkajian islam berkedudukan di masjid istiqlal
Jakarta. Pusat dokumentasi dan informasi pengkajian islam (PUSDIPI) bekerjasama
dengan Badan Kerjasama Perpustakaan. Islam memprakarsai pengembangan BISIS
singkatan dari Bibliographic Information Syatem of Islamic Studies.
13. Jaringan informasi wanita dalam pembangunan
Koordinator Menteri
Negara Peranan Wanita dalam pembangunan. Dimulai dengan pembentukan The First
ASEAN women’s programme pada tahun 1981, bersepakat membentuk jaringan
informasi wanita dalam pembangunan, dilaksanakan oleh PIDI-LIPI.
14. Jaringan informasi air bersih
Dibentuk pada tahun
1988 oleh menteri perindustrian, menitikberatkan pada penyediaan informasi
menyangkut penyimpanan, penggunaan, standar air bersih. Jaringan ini bekerja
erat dengan Dep. Kesehatan, khususnya dengan perpustakaan jaringan dokumentasi
informasi kedokteran dan kesehatan.
15. Jaringan informasi dan distribusi pangan
Pusat informasi pangan
Badan Urusan Logistik (BULOG) Jakarta sebagai koordinator. Pusat informasi
bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyediakan informasi tentang pangan serta
menggandakan dan menyiapkan kegiatan jaringan informasi. Jaringan tersebut
dibentuk pada tahun 1986.
16. Jaringan informasi non bibliografi
Jaringan informasi non
bibliografi merupakan jaringan informasi yang menyediakan data non bibliografi
dan dapat diakses pemakai, sebagaimana diketahui jaringan data bibliografi
memberikan informasi tentang pengarang, judul, subjek, seri disertai penyediaan
fotocopy artikel yang diperlukan pemakai. Pada jaringan non bibliografi, data
yang diberikan dapat berupa data numerik, tekstual, citra dan audio. Kebanyakan
yang diberikan yaitu data numerik, sesudah itu menyusul data tekstual.
17. Jaringan informasi perindustrian di bidang industri kecil
Pengertian industri
kecil ialah industri yang mempekerjakan tenaga kerja 20 orang atau kurang.
Industri kecil ini dalam mengembangkan usahanya mengalami banyak hambatan,
salah satu diantaranya ialah informasi tentang pemasaran. Di segi lain, pihak
Pembina juga tidak selalu memiliki data industri kecil yang tersebar di seluruh
Indonesia. Maka untuk membantu kebutuhan informasi kecil, departemen
Perindustrian memberikan layanan informasi yang diberikan oleh Balai Informasi
pengembangan Industri Kecil disingkat BIPIK.
18. Jaringan informasi perikanan Indonesia
Koordinator jaringan
ini ialah Direktorat Jenderal Perikanan, dibentuk pada tahun 1985 sebagai
sebuah sistem kerjasama antar instansi dalam menghimpun, mengolah dan
menyajikan informasi perikanan yang diperlukan guna menunjang pembangunan
perikanan. Dalam bahasa inggris, jaringan ini disebut Indonesian Fisharies
Information System, disingkat INFIS.
19. Jaringan informasi pangan dan gizi
Sebagai koordinator
ditunjukkan Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan bekerjasama
dengan badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes. Jaringan ini
dibentuk pada tahun 1988. simpul jaringan mencakup perpustakaan kedokteran,
kesehatan dan badan lain yang berkaitan dengan gizi.
20. Jaringan informasi sumber dan teknologi energi baru dan terbarukan
Koordinator jaringan
ini adalah Direktorat Jenderal Listrik dan energi baru, departemen pertambangan
dan energi.
21. Jaringan informasi pasar
Koordinator jaringan
adalah badan pengembangan ekspor nasional. Jaringan ini bertugas menyebarkan
informasi pasaran terutama untuk mereka yang berorientasi pada ekspor.
22. Jaringan informasi kedelai
Sebagai koordinator
adalah Balai Penelitian Pangan (bogor) dengan tugas mengumpulkan informasi
tentang kedelai.
23. Jaringan nasional informasi standardisasi
Pusat standardisasi
LIPI merupakan koordinator dengan tugas mengumpulkan standar dalam negeri,
dalam segala bidang kemudian menyebarkannya kepada masyarakat. Jaringan ini
juga menerima standar dari AS dalam bentuk microfilm.
·
Hasil yang dicapai jaringan selama ini ialah :
a.
jumlah jaringan semakin bertambah banyak
b.
peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak
c.
meningkatnya kesadaran pemakai
d.
pembentukan katalog induk majalah
e.
tercapainya kerjasama jasa fotocopy artikel antara berbagai
simpul jaringan.
·
Kendala yang dihadapi antara lain :
a.
beban kerja yang tidak seimbang
b.
belum adanya produk perundang-undangan yang mengatur kerjasama
jaringan
c.
masalah keuangan
d.
perbedaan kebutuhan informasi yang amat berlainan
e.
Sumber Daya Manusia.
2. Jaringan Perpustakaan Digital di Indonesia
·
Perpustakaan digital di Indonesia, telah banyak dikembangkan
oleh perpustakaan perguruan tinggi.
·
Beberapa jaringan perpustakaan digital juga telah terbentuk seperti Ganesha Digital Library, Indonesia Digital Library
Network, Spektra Virtual Library, dan yang paling baru adalah Garuda (Garba
Rujukan Digital).
·
Beberapa jaringan
perpustakaan digital yang pernah dan sedang dibangun di Indonesia adalah:
1. INDONESIA DIGITAL LIBRARY NETWORK (IDLN)
a.
Indonesia digital library network (IndonesiaDLN) merupakan jaringan perpustakaan digital pertama di Indonesia yang mulai
beroperasi pada bulan Juni 2001.
b.
IndonesiaDLN
diprakarsai oleh Knowledge Management Research Group (KMRG) Institut Teknologi
Bandung (ITB) yang merintis pembuatan jaringan perpustakaan digital (digital
library network) antar lembaga pendidikan tinggi.
c.
Jaringan pustaka
digital bertujuan mempermudah kalangan akademik dan masyarakat umum untuk
mengakses hasil penelitian, tugas akhir mahasiswa, tesis maupun disertasi.
a.
Spektra Virtual
Library terbentuk dari jaringan kerjasama InCUVL yaitu Indonesia Christian University
Virtual Library yang terbentuk pada tahun 1996.
b.
Tujuan dari lahirnya
SPEKTRA Virtual Library adalah:
a.
Untuk membantu
perpustakaan (institusi atau individu) untuk meningkatkan sistem manajemen perpustakaan
untuk pendidikan masa depan di Indonesia.
b.
Untuk mendorong
setiap lembaga (termasuk penggunaan pribadi) untuk berbagi informasi kepada
orang lain dan menciptakan komunitas belajar di Indonesia.
GARUDA (GARBA
RUJUKAN DIGITAL)
a.
Garuda (Garba
Rujukan Digital) dibuat dan dikembangkan sebagai portal yang mengintegrasikan
data karya ilmiah dari perpustakaan-perpustakaan di Indonesia.
b.
Portal Garuda secara
resmi diluncurkan pada tanggal 15 Desember 2009 di Jakarta oleh Prof. Dr. Fasli
Jalal (Dirjen Dikti Depdiknas).
c.
Garuda (Garba
Rujukan Digital) adalah portal penemuan rujukan ilmiah Indonesia yang merupakan
titik akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh akademisi dan peneliti
Indonesia.
·
Hambatan yang
dihadapi dalam pengembangan jaringan perpustakaan digital di Indonesia:
a.
perbedaan standar
yang digunakan dalam implementasi sistem perpustakaan, terutama dalam hal
metadata dan protokol pertukaran data. Perpustakaan-perpustakaan yang berbeda
dalam metadata dan juga protokol komunikasi akan sulit untuk saling bertukar
data.
b.
beragamnya
spesifikasi komputer dan bandwidth jaringan yang dipakai dalam proses
komunikasi. Keberagaman spesifikasi dan bandwidth jaringan tersebut dapat
menyebabkan terjadinya bottleneck dalam proses komunikasi apabila kita salah
dalam memilih perpustakaan digital yang akan diajak berkomunikasi.
c.
Perbedaan persepsi
dan pendapat terkait hak cipta.
d.
Masalah penarikan
biaya. Perbedaan kebijakan pada perpustakaan terkait penarikan biaya dari akses
koleksi digital menjadi masalah tersendiri yang harus dapat dipecahkan.
e.
Kurangnya SDM bidang
IT yang mau bekerja di Perpustakaan, menyebabkan perpustakaan kekurangan
programmer yang bisa menangani maintenance data dan sharing data secara
digital.
f.
Ketergantungan
jaringan perpustakaan digital pada bantuan dana dari pihak luar sehingga ketika
bantuan dana sudah tidak ada maka jejaring tidak dapat berjalan.
g.
Jaringan
perpustakaan digital yang ada di Indonesia biasanya masih bersifat parsial, dan
terjadi pada berbagai jenis perpustakaan maupun lembaga informasi yang bukan
sejenis dari sisi pengguna maupun bidang ilmu yang dilayani, akibatnya terjadi
kesenjangan dan perbedaan kebutuhan informasi yang sangat tajam.
Oleh : Suci Tri Rahayu
Dosen Pengampu : Muslech, Dipl.Lib, Msi